Kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memunculkan perhatian publik, terutama setelah pemeriksaan terhadap Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. Budi Arie, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), di periksa oleh pihak kepolisian terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdigi.
Pemeriksaan Budi Arie Setiadi
Pada Kamis, 19 Desember 2024, Budi Arie Setiadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait aktivitas judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komdigi. Meskipun Budi Arie tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut, pihak kepolisian menganggapnya perlu memberikan keterangan sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Kasus ini mencuat setelah beberapa pegawai di lingkungan Kementerian Komdigi di temukan terlibat dalam perjudian online, yang memunculkan pertanyaan tentang pengawasan dan integritas di lembaga pemerintahan tersebut. Penyidikan terhadap para pegawai yang terlibat dalam kasus ini sudah di lakukan sebelumnya, namun pemeriksaan terhadap Budi Arie menjadi sorotan karena posisinya sebagai mantan Menkominfo yang bertanggung jawab atas kebijakan komunikasi dan informasi di Indonesia.
Respons Meutya Hafid
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menanggapi kasus ini dengan serius. Dalam sebuah pernyataan resmi, Meutya Hafid menyatakan bahwa kementeriannya sepenuhnya menyerahkan proses hukum dan penyelidikan kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi kepada aparat penegak hukum.
“Kami akan tetap kooperatif dengan aparat penegak hukum dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Meutya Hafid. “Kami menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian dan kami berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan,” tambahnya.
Menteri Meutya juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Komdigi. Ia menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan mentolerir perbuatan yang merusak citra dan reputasi institusi, terutama yang berkaitan dengan tindakan ilegal seperti perjudian online.
Penyebab dan Dampak Kasus
Kasus judi online yang melibatkan pegawai kementerian ini menyoroti tantangan besar dalam menjaga disiplin dan integritas di lingkungan pemerintahan. Meskipun perjudian online di Indonesia di larang, beberapa oknum dalam sektor publik ternyata masih terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal yang perlu segera di tangani.
Dampak dari kasus ini tidak hanya merusak citra Kementerian Komunikasi dan Digital, tetapi juga menambah keresahan publik terkait praktik judi online yang semakin marak di Indonesia. Banyak yang berharap agar kasus ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius dalam memberantas perjudian online dan meningkatkan pengawasan terhadap aparatur negara.